Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Jumat (28/7) malam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melontarkan kritik terhadap pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen yang telah disahkan DPR. Dia menyebut presidential threshold sebagai lelucon politik. Sementara SBY menyatakan kekhawatirannya jika penguasa sampai melampaui batas akan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya.
Namun kritikan itu mendapat balasan dari PDIP sebagai partai pemerintah, dan dibalas lagi oleh Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto balik mengkritik pedas Prabowo dan pihak lain yang terus menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.
"Sebaliknya, di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (29/7).
Dia menuturkan, sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP 'dihabisi' di parlemen saat awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Contohnya, pihak yang tidak puas dengan kemenangan Jokowi-JK, mengerahkan segala kekuatan di parlemen. "Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3. Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," kata Hasto.
Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi meminta Presiden Jokowi tidak alergi dengan kritik. Sebab, pemerintah perlu selalu diingatkan bahwa masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.
"Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak antikritik, bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Didi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).
Didi mengingatkan, Demokrat selalu mendukung kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-JK yang memang bertujuan baik. Koreksi atau kritik yang dilayangkan Demokrat semata-mata hanya untuk perbaikan. Atas nama rakyat dan konstitusi, Demokrat mengingatkan pemerintah.
"Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah."
Didi mencontohkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang tidak alergi kritik. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY selalu mendengar masukan dari orang lain.
"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," imbuhnya.
Dia melanjutkan, sebagai ketua umum partai, SBY tidak bisa tinggal diam melihat kondisi negara menyimpang dari koridor konstitusi. Sebab, itu sama saja mengingkari amanat yang diberikan rakyat pada pemerintah. Berangkat dari situ, setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi.
Pemerintah diminta tidak menyalahkan pihak yang mengkritik perihal kekuasaan yang absolut dan otoriter. Ada beberapa hal yang akhirnya membuat pemerintah dinilai otoriter. Semisal penangkapan orang-orang yang dituduh melakukan makar karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Ada juga pihak yang dikriminalisasi, ormas dibatasi dan dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan. Pengkritik di media sosial ditangkap dengan UU ITE.
"Yang tidak kalah menyedihkan, orang-orang dan pihak-pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Akhirnya makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk hantam orang-orang yang berbeda pendapat," jelasnya.
Namun kritikan itu mendapat balasan dari PDIP sebagai partai pemerintah, dan dibalas lagi oleh Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto balik mengkritik pedas Prabowo dan pihak lain yang terus menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.
"Sebaliknya, di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (29/7).
Dia menuturkan, sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP 'dihabisi' di parlemen saat awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Contohnya, pihak yang tidak puas dengan kemenangan Jokowi-JK, mengerahkan segala kekuatan di parlemen. "Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3. Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," kata Hasto.
Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi meminta Presiden Jokowi tidak alergi dengan kritik. Sebab, pemerintah perlu selalu diingatkan bahwa masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.
"Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak antikritik, bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Didi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).
Didi mengingatkan, Demokrat selalu mendukung kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-JK yang memang bertujuan baik. Koreksi atau kritik yang dilayangkan Demokrat semata-mata hanya untuk perbaikan. Atas nama rakyat dan konstitusi, Demokrat mengingatkan pemerintah.
"Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah."
Didi mencontohkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang tidak alergi kritik. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY selalu mendengar masukan dari orang lain.
"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," imbuhnya.
Dia melanjutkan, sebagai ketua umum partai, SBY tidak bisa tinggal diam melihat kondisi negara menyimpang dari koridor konstitusi. Sebab, itu sama saja mengingkari amanat yang diberikan rakyat pada pemerintah. Berangkat dari situ, setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi.
Pemerintah diminta tidak menyalahkan pihak yang mengkritik perihal kekuasaan yang absolut dan otoriter. Ada beberapa hal yang akhirnya membuat pemerintah dinilai otoriter. Semisal penangkapan orang-orang yang dituduh melakukan makar karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Ada juga pihak yang dikriminalisasi, ormas dibatasi dan dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan. Pengkritik di media sosial ditangkap dengan UU ITE.
"Yang tidak kalah menyedihkan, orang-orang dan pihak-pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Akhirnya makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk hantam orang-orang yang berbeda pendapat," jelasnya.
Sumber >> www.merdeka.com
0 Response to "Makin Memanas.!! Kritik berbalas kritik partai pemerintah versus oposisi"
Posting Komentar